Batang (Humas)- Untuk mendukung terbentuknya layanan bagi penyandang disabilitas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang mengikuti Peresmian Serentak Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penandatanganan MOU DWP dengan BP4 di Lingkungan Kanwil Jawa Tengah secara daring, pada Rabu (29/4/2026) di aula lantai dua PLHUT.
Kegiatan diikuti oleh Kakankemenag Kab. Batang, Plh. Kasubbag TU, Para Kasi dan Plh. Penyelenggara Zakat Wakaf, perwakilan APRI, perwakilan Pengawas Madrasah, perwakilan MTs dan MA, serta perwakilan Pondok Pesantren.
Penasihat DWP Kementerian Agama RI, Helmi Nasaruddin Umar, dalam sambutannya menegaskan tentang momentum pembentukan Unit Layanan Disabilitas ini merupakan bentuk nyata dalam rangka membantu pembangunan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden.
Menurutnya pembangunan nasional tidak hanya yang terlihat secara fisik, namun juga bagaimana kita bisa memberikan keadilan sosial, terutama bagi saudara kita penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk menerima pelayanan.
Sementara itu Ketua DWP Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Ade Komaria Saiful Mujab, menyampaikan bahwa peresmiann Unit Layanan Disabilitas ini merupakan langkah strategis dalam memberikan layanan akses yang setara bagi penyandang disabilitas.
Sebagai Bunda Inklusi Jawa Tengah, ia merasa sangat bangga dan berharap ULD dapat menjadi simbol kuat perjuangan hak pendidikan untuk semua.
“Sebagai Bunda Inklusi Jawa Tengah, saya merasa sangat bangga dan berharap ULD bisa menjadi simbol kuat memperjuangan hak pendidikan bagi semua tanpa terkecuali. No one left behind!” tegasnya.
Selain itu, Luthfi Hakim Arif Effendi, Plh. Kasubbag TU Kankemenag Batang, menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa kita datang tidak hanya untuk menyaksikan peresmian terbentuknya Unit Layanan Disabilitas. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan.
“Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan kita menyaksikan dan mengikuti zoom peresmian Unit Layanan Disabilitas ini, diharapkan tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus ada tindak lanjut yang nyata,” katanya.
Ia berharap agar peserta yang hadir bisa menerapkan Unit Layanan Disabilitas di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan agar segera dibentuk tim yang nantinya akan menjalankan tugas dalam pelaksanaan pemberian layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. (Rz/Zy_Humas)
